Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru 2015

Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Sertifikasi guru tahun 2015 sbb :
1. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
2. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif
mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama.
3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV)
dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang
terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan, bagi
perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan
akreditasi dari kopertis setempat. Bagi guru PNS yang memperoleh
ijazah S-1 ketika sudah menjadi guru, dibuktikan dengan surat ijin
belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang
berwenang, sedangkan bagi guru bukan PNS, dibuktikan dengan
surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan
mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV.
4. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK
pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan
(guru tetap yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus
yang dibuktikan dengan SK Guru Tetap Yayasan, sedangkan guru
bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan
dari Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang.
5. Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan
sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang
untuk mengikuti workshop yang menyebabkan tidak mampu
mengikuti kegiatan workshop, maka LPTK berhak meminta
pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika
hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat,
LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaan yang
bersangkutan dalam workshop.
7. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi kedua)
dengan ketentuan:
a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan
Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011,
Nomor 48 Tahun 2011, Nomor
158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan
dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud
Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, harus memiliki
Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota/Pejabat yang
berwenang.
b. Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat
penerapan Kurikulum 2013 yang meliputi:
1) guru bersertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK
kode 224), Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI kode 330) diharuskan memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasinya;
2) guru IPA di SMK (kode 097), IPS di SMK (kode 100).
c. Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada
bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas,
diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
8. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
a. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (1 Desember 2008), dan
b. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat
sebagai pengawas satuan pendidikan.
C. Penetapan Peserta
1. Ketentuan Umum
a. Semua guru yang memenuhi persyaratan peserta sebagaimana
tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk
dilakukan seleksi akademik berbasis hasil uji kompetensi (UKA
atau UKG). UKA dan UKG yang dimaksud dilaksanakan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 dan
2014. Guru dalam jabatan yang belum memiliki nilai UKA/UKG
akan diikutkan pada pelaksanaan UKA tahun 2015.
b. Guru yang didiskualifikasi pada sertifikasi tahun 2007-2014
karena pemalsuan dokumen, yang bersangkutan kehilangan hak
sebagai peserta sertifikasi guru melalui PPGJ sesuai Pasal 63 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
c. Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang tidak lulus sertifikasi
guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung
menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.
d. Guru berkualifikasi akademik BELUM S-1/D-IV yang TIDAK LULUS
sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat
langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ
tahun 2015, apabila pada 30 November 2013:
1) sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman
kerja 20 tahun sebagai guru, atau
2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit
kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK
kenaikan pangkat).
e. Penetapan bidang studi sertifikasi harus linier dengan kualifikasi
akademik S-1/D-IV, kecuali guru yang diangkat sebelum tahun
2006 penetapan bidang studi sertifikasi dapat mengacu pada
kualifikasi akademik S-1/D-IV atau bidang studi yang diampu
minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.
f. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan
melalui on-line system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan
Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ (AP2SG-PPGJ). Daftar
rangking bakal calon peserta sertifikasi guru melalui situs
www.sergur.kemdiknas.go.id
g. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menghapus
calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon
peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ atas persetujuan LPMP
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
1) meninggal dunia,
2) sakit permanen,
3) melakukan pelanggaran disiplin,
4) mutasi ke jabatan selain guru,
5) mutasi ke kabupaten/kota lain,
6) mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
7) pensiun,
8) mengundurkan diri dari calon peserta
9) sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain,
kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 persyaratan
peserta di atas.
h. Calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 tidak
dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun
struktural.
i. Penetapan calon peserta untuk jenjang TK, SD, dan SMP oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenjang
SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jika Dinas
Pendidikan Provinsi belum siap, maka dapat dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota tempat guru bertugas.

About Admin

Apa adanya.... bukan adanya apa....

Posted on 17 Januari 2015, in HeadLine News. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: