PERPANJANGAN PENSIUN PNS (58 TH) HANYA BERLAKU BAGI PNS YG DIANGKAT TH 2013

Pada tanggal 5-6 Desember 2012 diadakan Sosialisasi Peraturan Kepala BKN tentang Pedoman Pembinaan Kepegawaian se-Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, yang dibuka secara resmi oleh Deputi Bina Kinerja dan Perundang-undangan, S. Kuspriyomurdono didampingi Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, I Nengah Priadi, dan Direktur Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian, Istati Atidah bertempat di hotel Montana Banjarbaru.

Pada kesempatan ini Deputi Kindang memberikan pengarahan mengenai kebijakan kepegawaian, beberapa hal yang beliau sampaikan yakni berkaitan dengan RUU ASN yang dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR-RI. Dalam pengarahannya Deputi Kindang menyampaikan beberapa hal mengenai isi RUU tersebut, seperti mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian yang diusulkan bukan kepala daerah lagi melainkan Sekretaris Daerah sekaligus menjadi pejabat karir PNS tertinggi.

“Saya begitu banyak mendapatkan pertanyaan tentang pensiun dan uang pensiun yang akan diterima. Sampai-sampai ada PNS yang belum mau dibuatkan SK Pensiun karena menunggu RUU ASN disahkan. Perlu saya luruskan disini bahwa BUP menjadi 58 tahun itu untuk CPNS yang diangkat pada tahun 2013, jadi PNS yang telah bekerja selama ini tetap menggunakan peraturan lama. Kemudian ada lagi isu mengenai uang pensiun yang mencapai 1 miliar, itu tidak benar. Yang betul pemerintah akan menerapkan pembayaran dengan fully funded (iuran pasti) dengan perbandingan 1:2 antara pegawai dengan pemerintah.” Terangnya kembali.

Fully funded merupakan pembayaran pensiun yang mengutamakan angsuran dari para pegawainya, dengan sistem ini dana yang terkumpul akan dijadikan anggaran pensiun pegawai.

Pada kesempatan itu pula disinggung mengenai fenomena yang terjadi dimasyarakat dimana saat ini masyarakat distrust terhadap pemerintah terutama mengenai rekrutmen pegawai. “Oleh karena itu pemerintah khususnya BKN saat ini sedang membangun sistem rekrutmen yang baik dengan cara memperketat proses seleksi. Oleh karena itu BKN membangun computer assited test (CAT) untuk memfasilitasi ujian rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel”, lanjutnya.

Sosialisasi selama 2 hari ini menyampaikan 6 peraturan oleh 6 pejabat struktural BKN Pusat. Peraturan yang disosialisasikan adalah PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Perka BKN No.21 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS, Perka BKN No 23 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS, Perka BKN No.9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan, Perka BKN No.37 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS, dan Perka BKN No.67 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

Sekretaris Utama BKN, Edy Sujitno, menutup acara sosialisasi ini secara resmi pada 6 Desember 2012. Pada kesempatan tersebut Edy Sujitno menyampaikan bahwa sebagai PNS kita harus bersama-sama mengubah paradigma masyarakat agar citra positif dari PNS lah yang menjadi hal paling menonjol. Selain itu diharapkan pemerintah daerah untuk terus menjaga komunikasi dengan BKN dan Menpan-RB, sehingga tidak perlu menunggu diadakan acara, jika ada permasalahan kepegawaian secepatnya selesaikan dan jika perlu koordinasi dengan BKN maupun Kanreg BKN. (SUMBER : http://www.bkn.go.id/kanreg08/in/berita/195-sosialisasi-6-peraturan-baru.html

Iklan

About Admin

Apa adanya.... bukan adanya apa....

Posted on 7 Januari 2014, in HeadLine News, Info PNS. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: