WASPADAI SEKOLAH (EX) RSBI UPAYAKAN PUNGUTAN….

Metrotvnews.com, Jakarta: Pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Januari 2013 tentang pembubaran RSBI, pemerintah dinilai masih mencoba menawarkan program atau istilah lain untuk menghidupkan kembali roh RSBI. Bahkan, pemerintah dinilai meminta perpanjangan “pungutan sekolah RSBI” hingga Juni 2013.

Menurut Sekjen Federasi Serikat Guru Independen Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak menghormati keputusan MK. Fakta ini sangat disesalkan oleh FSGI.

Karena itu, FSGI mengkhawatirkan pada tahun ajaran baru ini ada upaya-upaya terselubung lainnya dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diarahkan pada sekolah-sekolah eks RSBI dengan “membolehkan” pungutan-pungutan demi program sekolah,yang dulunya merupakan program RSBI.

“Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena di DKI Jakarta saja ada upaya beberapa kepala sekolah eks RSBI untuk mencari dukungan ke DPRD komisi E bidang pendidikan DPRD untuk ‘mengijinkan pungutan’, bahkan ada tawaran menolak BOP (Bantuan Operasional Sekolah) asal boleh memungut, atau tetapi menerima dana BOP tetapi kekurangan (selisih) untuk menjalankan program-program dulu semasa masih RSBI boleh dipungut kembali dari masyarakat,” papar Retno Listyarti menjawab Media Indonesia, Minggu (16/6).

Kalau hal ini terjadi,kata Retno, maka dapat dipastikan sekolah-sekolah RSBI tak pernah bubar apalagi hilang. Sehingga, menurutnya, keputusan MK yang sudah membatalkan pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, sia-sia.

Ia menambahkan selama ini –sebelum keputusan MK tersebut–, sekolah-sekolah RSBI di Jakarta melakukan pungutan masyarakat dengan jumlah yang cukup besar, yaitu berkisar antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 per bulan. Kemudian pada tahun 2012, pemerintahan gubernur Fauzi Bowo alias Foke memprogramkan sekolah gratis dengan menaikan BOP dari Rp 75.000 menjadi Rp 400.000,- untuk SMA dan Rp 600.000 per orang per bulan untuk SMK sebagai pelaksanaan program pendidikan 12 tahun.

“Kenaikan ini menutup peluang sekolah memungut dana masyarakat kecuali sekolah RSBI. Tetapi pada 8 Januari 2013 MK membubarkan RSBI, maka sejak keputusan tersebut semua sekolah RSBI sama dengan sekolah lainnya yaitu “Reguler” dan seharusnya tak diperkenankan memiliki program-program berlebihan atas nama mutu sekolah yang akan berimplikasi “menghalalkan” pungutan dana masyarakat,” tegasnya.

Keputusan MK, lanjut dia, sejatinya meniadakan kastanisasi dan diskriminasi sekolah berdasarkan status sebelumnya. (Syarief Oebaidillah)

About Admin

Apa adanya.... bukan adanya apa....

Posted on 18 Juni 2013, in HeadLine News. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. Harusnya mencontoh dari pemkot surabaya…RSBI ato tidak tetep gratis..yang membedakan adalah tata cara penerimaan dengan menggunakan test tulis..jadi bener2 fair..tidak pake pungutan..

  2. wawan. setiawan

    Nah itu dia, bagaimana kalau seandainya itu benar2 terjadi….?? dan calon siswa sudah terlanjur masuk di sekolah ex RSBI……???? waduuuuhhh tambah ga jelas……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: