TAK ADA PELUANG GURU HONORER DI SEKOLAH NEGERI UNTUK IKUT SERGU

Peluang guru honorer di sekolah negeri ikut sertifikasi untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tak kunjung mendapat sinyal lampu hijau. Hal ini membuat resah ratusan ribu guru honorer, terutama yang di sekolah negeri.

Guru honorer di sekolah negeri yang diangkat sekolah sulit ikut sertifikasi. Padahal keberadaan mereka dibutuhkan sekolah. “Pemerintah tidak menyiapkan guru PNS yang dibutuhkan sehingga sekolah terpaksa mengangkat guru honorer. Tetapi mereka yang kinerjanya terkadang lebih baik dari guru PNS, tidak bisa ikut sertifikasi,” kata Priyanto, Kepala SMKN 2 Subang, Jawa Barat, Kamis (1/11/2012).

Para guru honorer di sekolah negeri yang diangkat dengan surat keputusan (SK) kepala sekolah/komite terganjal ikut sertifikasi. Pasalnya, para guru honorer ini harus menyerahkan SK bupati/wali kota sebagai bukti.

“Tidak ada wali kota/bupati yang mau membuatkan SK untuk guru honorer yang diangkat sekolah. Padahal, para guru itu sudah mengabdi lama, jauh lebih baik dari guru PNS,” kata Priyanto.

Anehnya, untuk sekolah swasta, kebijakan guru untuk disertifikasi bisa menggunakan surat keputusan (SK) dari yayasan. Adapun di sekolah negeri harus dengan SK bupati/wali kota. Pada kenyataannya, tidak ada bupati/wali kota yang mau mengeluarkan SK soal guru honorer di sekolah negeri yang dibiayai secara swadana oleh sekolah.

“Perlakuan terhadap guru honorer di sekolah negeri ini diskriminatif. Jika banyak guru honorer yang berhenti dan memilih di sekolah swasta, layanan pendidikan di sekolah negeri bisa kelimpungan,” kata Priyanto.

Pemerintah pernah meloloskan guru honorer dalam proses sertifikasi. Namun, di penghujung tahun 2011, Kemendikbud meminta guru honor yang sepuh yang lolos dalam sertifikasi mengembalikan tunjangan profesi yang dibayarkan. Alasannya, tidak ada payung hukum yang membolehkan guru honorer disertifikasi.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, setidaknya ada sekitar satu juta guru honorer di bawah Kemendikbud dan Kementerian Agama. “Walau kerja puluhan tahun, kesejahteraan dan karir tidak jelas. Guru dibayar tidak layak, ada yang Rp 100 ribu. Padahal, Presiden mentepakan gaji minimal guru PNS Rp 2 juta,” tutur Sulistiyo, yang juga Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Sulistiyo, PGRI telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat terkait lainnya untuk memperjuangkan supaya guru honorer yang diangkat pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan bisa ikut sertifikasi. PGRI menetapkan syarat guru honorer yang berpeluang untuk disertifikasi harus mengabdi minimal dua tahun berturut-turut, bekerja penuh waktu dan memenuhi ketentuan jam mengajar yang disyaratkan, serta berprestasi baik.

“Kalau pemerintah punya itikad baik, ganjalan soal payung hukum bisa dicari solusinya. Pemerintah harus ingat amanat Undang-Undang Guru dan Dosen untuk memberi penghasilan yang layak bagi guru,” kata Sulistiyo.

SUMBER : PGRI.OR.ID

About Admin

Apa adanya.... bukan adanya apa....

Posted on 29 Mei 2013, in HeadLine News. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. 1. Kinerja guru honorer bukan dikatakan seringkali/terkadang, tetapi mayoritas guru honorer bekerja lebih baik dari PNS. dan ini hampir di setiap sekolah di Indonesia.
    2. Bupati/Walikota mgkn tidak punya waktu untuk mengeluarkan SK Guru honorer, jadi kalau itu prinsipnya, guru honorer tidak ubahnya seperti budak. Disaat sekolah perlu sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas sekolah di mata masyarakat umum maka guru honorer yang di jadikan terdepan. tetapi disaat pembagian tunjangan dan lain2 maka guru honorer di terbelakangkan.
    2. Gaji guru honorer tidak jelas kapan dikeluarkan hingga ketangan yang bersangkutan. bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bahkan bisa 6 bulan sekali seolah2 guru honorer bisa hidup selama 6 bulan dengan makan rumput.
    3. PNS dapat tunjangan dari segala arah termasuk gaji ke-13. Guru honorer jangankan gaji ke-13 atau tunjangan, pencairan gaji mereka aja tidak jelas.
    Malah menurut pendapat saya “Sertifikasi Guru” lebih layak untuk Guru Honorer jika dilihat dari sisi kinerja dan gaji mereka. setidaknya bisa dijadikan pegangan untuk biaya hidup mereka setiap bulannya. PNS gaji setiap bulan sudah pasti meski mereka tidak mengajar sama sekali di sekolah, Tunjangan sudah Pasti, Gaji ke-13 juga sudah pasti + tunjangan dari sertifikasi diutamakan untuk PNS, Belum lagi Dana Pensiun mereka, dll. hasilnya PNS Makmur, Honorer Hancur.

  2. Indah pada waktunya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: