UPAYA MENGHIDUPKAN RSBI, PROYEK AKAL-AKALAN BIROKRAT.

BANDUNG,(PRLM).- Usulan Pemerintah Jawa Barat terkait bentuk pengelolan eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disambut pro dan kontra. Sejumlah sekolah eks-RSBI menilai usulan yang masih berupa kajian jika menjadi peraturan gubernur akan membantu pelaksanaan sekolah di lapangan dari pendanaan dan peningkatan mutu.

Ketua Forum Komunikasi RSBI SMA Jawa Barat Djumdiat mengatakan sekolah sebagai pelaksana dilapangan akan mendukung selama kebijakan baru tidak menguntungkan dari segi lembaga. Selain itu juga tetap mengutamakan peningkatan mutu dan tidak memberatkan masyarakat. Untuk peningkatan mutu pendidikan memang perlu sokongan dana.

“Boleh memungut tapi dengan rambu-rambu tidak memberatkan masyarakat. Kalau yang mampu harus memberikan dukungan dan yang tidak mampu perlu diselamatkan. Itu wajib hukumnya dengan subsidi silang,” kata Jumdiat Marzuki di Kota Bandung, Selasa (28/5/2013).

Ketua Forum RSBI Angkatan II SMP Jawa Barat Nandi Supriyadi mengatakan usulan untuk mengganti sekolah eks-RSBI menjadi BLUD masih dalam tahap kajian. Pihak sekolah pun tidak serta merta akan mengaplikasikannya. Akan tetapi jika usulan tersebut telah memiliki payung hukum dan menjadi keputusan gubernur maka sekolah tetap menjalankan. (A-208/A-26).***

BERIKUT REAKSI :

Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menolak keras adanya Pemprov Jawa Barat menjadikan sekolah eks RSBI menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti yang diberlakukan kepada rumah sakit.

Sekjen FGII, Iwan Hermawan mengatakan, penolakan ini dilakukan karena dengan bentuk BLUD, sekolah-sekolah tersebut menjadi legal memungut dana dari masyarakat. Rencana ini juga akan tetap membuat kastanisasi sekolah.

“Apalagi untuk tingkat pendidikan dasar melanggar deklarasi universal hak azasi manusia (Duham) pasal 26 dan UUD 1945 pasal 31 dan UU Nomor 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1,” kata Iwan kepada JPNN.COM, Selasa (28/5).

Dalam pasal itu disebutkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kulturan, dan kemajemukan bangsa.

Sementara itu Ketua Fortusis Dwi Subawanto menilai, rencana ini bentuk pengingkaran dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang saat kampanye menjanjikan sekolah gratis sampai tingkat sekolah menengah. Jika program ini tetap dilaksanakan maka FGII dan Fortusis akan melakukan aksi besar-besaran dengan melibatkan orangtua siswa dan guru ke gedung sate.

“Kami akan menggugat pemerintah Jawa Barat bila tetap memaksakanya. Seharusnya sekolah ex RSBI kembali menjadi sekolah reguler sehingga tidak terjadi diskriminasi. Upaya BLUD hanya akal akalan para kepala sekolah dan pemerintah Jabar untuk memungut dana dari masyarakat,” tegas Dwi

About Admin

Apa adanya.... bukan adanya apa....

Posted on 28 Mei 2013, in HeadLine News. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: