PGRI TEGUR KEMDIKBUD…. TENTANG TUNJ.PROFESI GURU 2013
JAKARTA – Harapan pemerintah mencairkan tunjangan profesi pendidik (TPP) tepat waktu untuk periode 2013 ternyata meleset. Sejatinya TPP triwulan I 2013 sudah dicairkan dari pemerintah pusat ke pemkab atau pemkot. Namun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mencatat masih banyak guru yang belum menerimanya.Seretnya pencairan TPP menjadi salah satu materi pembahasan audiensi ratusan anggota PGRI bersama Mendikbud Mohammad Nuh, Selasa (30/4). Sejak menjabat menteri pada 2009 silam, baru kali ini Nuh bersedia meladeni permintaan audiensi induk organisasi guru terbesar di Indonesia itu.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo mengatakan sistem pencairan TPP tetap menggunakan model rapelan tiga bulanan. TPP untuk Januari, Februari, dan Maret lalu, dicairkan April ini. “Tetapi ini sudah akhir April. Batas dari Kemenkesu adalah akhir April ini dicairkan ke guru,” kata dia.
Pria yang juga anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu menyatakan PGRI terus memantau perkembangan pencairan TPP di seluruh Indonesia. “Sampai saat ini, belum ada satupun provinsi yang berani mengklaim menuntaskan pencairan TPP,” tandasnya. Khusus mulai tahun ini, pencairan TPP dibagi dua. Untuk guru PNS pencairan TPP berjalan seperti biasa, yakni uang dari pemerintah pusat ditransfer ke pemkab atau pemkot. Sedangkan untuk pencairan TPP guru non-PNS, dicairkan langsung dari Kemendikbud ke guru.
“Intinya sampai sekarang masih banyak guru yang belum menerima TPP,” tandasnya. Sulistyo menyebut seretnya pencairan TPP di antaranya disebabkan pembuatan surat keputusan (SK) pencairan TPP di Kemendikbud belum tuntas.
Dia menerima informasi langsung bahwa Kemendikbud baru menuntaskan pembuatan SK untuk 60 persen guru. Padahal jumlah keseluruhan guru penerima TPP sekitar 1,2 juta jiwa. “Yang berhak menerima pencairan TPP tahun ini adalah guru yang lulus sertifikasi hingga 2012,” papar Sulistyo. Dia meminta Kemendikbud serius mengawal pencairan TPP. Di antaranya mempercepat pengurusan SK pencairan TPP.
Penyebab lain sehingga pencairan TPP seret adalah pencatatan data pokok pendidikan (dapodik) yang amburadul. Pihak Kemendikbud mengklaim dapodik sudah menyasar 96,1 persen guru di seluruh Indonesia. “Jumlah tadi tidak benar dengan hasil pengecekan PGRI di lapangan,” tandasnya.
Dia mencontohkan untuk pengurusan dapodik di Provinsi DKI Jakarta saja belum separo yang beres. “Itu di Jakarta lho, yang dekat dengan Kemendikbud. Bagaimana dengan di daerah-daerah lainnya,” katanya.
PGRI meminta supaya tidak memperumit pencairan TPP, penggunaan dapodik sebagai syarat pencairan TPP dihapus. Sulistyo mengatakan penggunaan dapodik hanya untuk guru pendidikan dasar (SD dan SMP). Sedangkan guru di pendidikan menengah (SMA) dan PAUD sudah tidak menggunakan syarat dapodik lagi. “Saya bingung di satu kementerian kok bisa ada dua aturan yang berbeda,” paparnya.
Pihak Kemendikbud belum memberikan kepastian resmi penuntasan TPP triwulan I 2013. Di depan rombongan PGRI, Nuh bakal menugaskan tim khusus untuk memperlancar pencairan TPP. Sedangkan untuk penghapusan dapodik sebagai syarat pencairan TPP akan dikaji lebih dalam. (sumber jpnn.com)
Posted on 1 Mei 2013, in HeadLine News. Bookmark the permalink. 14 Komentar.
Jakarta Baru Jakarta Berbagi 
setuju pak…. pusing… mumet… gara2 dapodik… padahal ngajar sudah lebih dari 24 jam…
Untuk guru smp dki utk thn 2012 kemarin yang 2 bulanterus gimana ya rimbanya ? kok masih tega ya kalau tdk dibayarkan yg 2 bulan .
Menurut saya dan banyak kalangan mengatakan lebih baik hapuskan saja sertifikasi guru, toh sama saja dunia pendidikan di indonesia bukan semakin maju, malah semakin merosot. Itu semua disebabkan saat ini pata guru yang katanya PAHLAWAN TANPA TANDA JASA tidak pantas lagi menyandang gelar itu, karena banyak dari mereka yang menjadi GURU YANG MENGEJAR TUNJANGAN TANPA MEMENTINGKAN PESERTA DIDIKNYA.
Urusan Tunjangan nomor 1
Urusan Pendidikan Peserta didik nomor paliiing tetakhir.
sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya aplikasi dapodik
ini adalah salah satu upaya yang sangat baik untuk
meminimalisirkan anggaran yang keluar sia-sia begitu
saja, karena dilapangan saat ini masalah yang selama ini
telah disembunyikan oleh pihak sekolah sudah banyak
terbongkar, seperti halnya guru yg berlebih di sekolah,
guru yg secara real job-nya kekurangan jam mengajar atau
malah tidak sesuainya bidang studi yang diampunya
dengan bidang sertifikasinya dan ada guru yg hanya ada
namanya pada laporan dari sekolah namun guru itu tidak
pernah mengajar ( guru titipan/ hanya ingin mengambil
beberapa tunjangan).
Nah apakah itu semua patut diperjuangkan ?
pikirlah secara baik-baik jangan hanya ingin menfapatkan
pujian dan penghasilan tambahan dari usaha membantu
manusia lain yang ingin berbohong. Semua ini sudah ada
Peraturannya dan Petunjuk Teknisnya.
menurut sy guru tetap sebagai pahlawan,dan patut di hargai to.ada beberapa guru yg tdk jujur tetapi masih banyak yang jujur,maka jgn karena segelintir oknum yg curang jadi mengorbankan jutaan guru yang jujur.kasian dong…..pemerintah boleh melakukan pendataan tapi upayakan jangan sampai menterlantarkan yg lain,ok
kepada temen temen guru seluruh indonesia khususnya yang belum lulus sertifikasi, ayo maju terus pantang mundur, kalau gagal coba lagi,anggap sj kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.setujuuuuu…..okey.
memang tujuan dapodik untuk memperbaiki sistem eh ternyata hanya membuat gelisah resah para pendidik terutama guru non pns , gemana tidak resah gelisah up date data masalah mulu boro tunjangan wong dapodiknya error mulu, semangat mengajar jadi terganggu, pertanyaannya sebenere pemerintah serius ga sih memperbaiki kesejahteraan guru apa guru memang harus jadi pahlwan tanpa tanda jasa mulu???
mending ga usah ikut sertifikasi ngajar tenang batin tentram walau gaji hanya dari yayasan, benar kata orang bijak jangan mengharap bila tidak ingin kecewa, apalagi mengharap dari pemerintah mesti panjang kolor
ya, sampai bulan ini kami dari sebagian guru TK belum menerima Tunjangan Sertifikasi, khususnya yang rekening di Bank Mandiri
pak menteri, kami guru smk non pns di kota pontianak sampai saat ini tunjangan sertifikasi masih belum cair, gimana ini pak, kemana lari dananya?
Saya guru TK di Kabupaten Jember, nama saya ada di data pencairan TPP Tahap I tapi masalahnya no.rekening yang ada didata tersebut adalah no.rek. BRI Britama yang sudah lama Tutup (close).Karna perlu diketahui untuk pencairan dana TPP selalu pindah2 bank bahkan 1 tahun kemaren saya punya 3 rekening karena tiap cair harus buka rekening baru.
Bagaimana solusinnya Pak Mentri karena uang saya tidak bisa dicairkan…Mengapa data yang diambil adalah data yang lama.. Padahal Dinas Kab. pernah melakukan pendataan.
Kepada Bpk/ibu
mengapa Tunjangan Profesi di wilayah jakarta barat belum juga terealisasikan ? Mengingat bulan mei segera berakhir
apa perlu masalah ini di masukin media elektronik & cetak biar guru2 seindonesia tahu.
sampai sekarang istri saya dana sertifikasi blm cair ,padahal sertifikat sudah benar ,data depotik sudah diserahkan.Kurang apa lagi…..