DAPODIK RUGIKAN TUNJANGAN GURU

JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pembayaran tunjangan guru tidak didasarkan pada pengumpulan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pasalnya, rekapitulasi Dapodik yang dilakukan secara online oleh pemerintah menimbulkan keresahan baru di kalangan guru.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo, menilai Dapodik tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sayangnya, Dapodik tetap saja dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

“Sekarang ada tunjangan profesi yang berdasarkan Dapodik, tapi sayangnya data itu tidak sesuai fakta. Banyak guru yang mengajar lebih dari 24 jam (per minggu, red) tidak terekam, dan banyak guru yang mengajar di sekolah lain juga tidak terekam,” kata Sulistyo, Selasa (30/4). Karenanya, PGRI mengusulkan agar pembayaran tunjangan profesi guru ke depan tidak lagi didasarkan pada Dapodik lagi.

Sulistyo menyebut pembayaran tunjangan profesi guru yang didasarkan pada Dapodik sudah diberlakukan pada guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar.  Sementara untuk guru yang mengajar di jenjang pendidikan menengah, pembayaran tunjangan profesinya belum menggunakan Dapodik online, tapi masih berasarkan perhitungan manual.

Kendati demikian, kata Sulistyo, PGRI tetap mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki data kependidikan, mulai dari data sekolah, siswa, hingga guru. Sebab, data itu sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan agar semakin baik lagi.(sumber jpnn.com)

About Admin

Apa adanya.... bukan adanya apa....

Posted on 1 Mei 2013, in HeadLine News. Bookmark the permalink. 15 Komentar.

  1. Kalimat terakhir: PGRI tetap mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki
    data kependidikan, tetapi alinea sebelumnya….
    PGRI mengusulkan agar pembayaran tunjangan profesi guru ke depan
    tidak lagi didasarkan pada Dapodik lagi.

    Kalau tdk berdasar dapodik, ll mau pake apalagi?
    Dapodik antara lain sdh mmprlihatkan kesesuaian antara guru yg mengajar dgn bnykx rombel, yg sblmx bnyk dimanipulasi. Saat ini msh bnyk kepsek yg tidk muncul SK krn data dapodikx tdk sesuai, hal ini menunjukkn klw mmng selama ini bnyk kepsek yg tdk menjlnkan tugas tatap muka minimal 6 jam. Dgn dalih, selama ini sering menggantikan guru yg tdk masuk k kelas atau sdng sakit shngg tdk perlu dijdwalkan jam mengajarx. memangx setiap minggu ada guru yg didoakan tdk masuk atau sskit spy bisa mengajar 6 jam mskipun tdk dijadwal?

    • sing mumet operator mas. bayarane ra sepiro.

    • Nanang kusnadi

      Betul sekali pak, seharusnya PGRI membuka mata mendukung terus Dapodik, sekolah diberi kebebasan untuk menginput data sebenarnya kalau memang terdapat kendala bukan dihapus tapi diperbaiki gitu loch

  2. Untuk DKI Jakarta kapan waktu pencairannya bagi guru PNS……sekarang sudah awal mei 2013…….

  3. saya juga tidak setuju dengan dapodik,sebab banyak orang yang dirugikan.Termasuk saya sendiri.

  4. Saya sangat setuju dapodik…karena manipulasi data dapat diminimalisir.

  5. ok tidak masalah pake DAPODIK ONLINE tapi tolong diperbesar jalur koneksinya dong, sangat sulit masuk ke dapodik kalau rebutan begini, saya yakin semua akan tertib dan tidak galau kalau kita lancar berkomunikasi dengan pusat,bayangkan teman-teman guru harus cek dapodik tengah malam Astaghfirllah ,mari kita sama-sama memperbaiki kinerja .Semangat

  6. secara pribadi saya senang dg adanya data2 secara online…tp bgmn dg mrk2 yg masih GAPTEK…? dan untuk apa petugas yg duduk di UPT2….. jg yg ditingkat kabupaten/kota….? mohon cek riceknya……

  7. Nggak ada program peningkatan mutu guru dari Kemendikbud RI ini tambah lagi otak Syawal Gultom dari SUMUT yang duduk di Kementerian …mulai dari UKG hingga ke DAPODIK ini, semua ini program Syawal Gultom hanya proyek mempersulit guru, dan supaya dibilang hebat,…kenyataannya untuk meningkatkan mutu guru 1 pun tidak ada program Kemnedikbud,.lihat saja kasus UN dan tokh kupingnya Mendikbud setebal badak,disuruh mundur, sambil cengengesan hanya mundur selangkah,….entah kemana lagi niat pendidikan kita ini, aku memberkati Menteri P& K dan semua jajarannya, semoga TUHAN YESUS mendengarnya dari Surga , Amin Ya Tuhan Amin…..

  8. boleh aja dapodik tapi sesuaikan donk ,,,dg situasi sekolah… sekolah kami dg 27rombel guru 65 orang,,,rata2 guru ngajar 18jam seminggu dari 50 guru yang sudah tersertifikasi hanya 11 orang yang lolos dapodik,,,bukannya kami tak mau ngajar tapi jam ngajar tu yang tak ada lagi,,apa mesti ada guru yang di 0 jamkan supaya yang sertifikasi bisa dapat 24jam…ngajar di skolah lain pun tak bisa karena sekolah2 lain juga memadatkan jamnya untuk guru mereka sendiri tidak terima guru dari luar,,, akibatnya guru jadi kekurangan motivasi mengajar,,,padahal tugas gurukan tidak aja mengajar saja,,,mendidik yang dilakukan sampai home visit dan remedial teaching pun lebih dari 24 jam perminggu tapi itu tak terhitung dalam dapodik

  9. kenyataan di lapangan, guru baru 2 tahun mengajar sudah dapat tunjangan fungsional…mohon di review kembali. Pak Mentri. Trims.

  10. siti chaerani

    mengapa hanya guru kelas, guru agama dan guru penjas saja yg dapat tunjangan fungsional? guru-guru bidang studi lainnya tidak dilihat.SEMUA karena dapodik. apa alasannya pak~…mhn penjelasannya?

  11. Joko
    saya operator sekolah, terusterang data yg saya kirim tidak sesuai dg kenyataan di lapangan, perlu ditinjau ulang pembayaran sertif berdasarkan dapodik dan sekedar diketahui apabila pemerintah tetap bersikeras maka akan ada matapelajaran yg tidak jalan sebab sekolah tersebut tidak memiliki guru spesialis matapelajaran tersebut (seperti guru SBK, TIK dan Muatan lokal potensi daerah) kalo memang akan diberlalukan maka tidak akan ada guru yg mau ngajar matapelajaran tersebut terus gimana nasig sekolah kalo begini.
    trimakasih

  12. Sangat setuju dengan dapodik, karena lebih mudah memanipulasi data untuk kepentingan tunjangan profesi, wakasek bisa 6 orang, kepala lab bisa 12 orang, kepala perpus bisa 5 orang, rombel bisa 48 dengan jumlah siswa tidak kurang dari 20 per rombel, yang sudah terima sk dirjen bisa di kurangi JJM linier diberikan kepada guru yg belum status SK

  13. puji hartanto

    Di Kecamatan kami Tawangharjo Kab.Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sosialisasi DAPODIK amat sangat kurang jelas babar blas. dulu yang di utamakan guru yg sertifikasi dan data murid akibatnya banyak guru non PNS tdk dapat tunjangan fungsional, ini di akibatkan oleh kekejaman DAPODIK, kami jd gigit jari. udah honor di bawah UMR Nasib….nasib…GWB, sabar,………

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: