Daily Archives: 28 Mei 2013

UPAYA MENGHIDUPKAN RSBI, PROYEK AKAL-AKALAN BIROKRAT.


BANDUNG,(PRLM).- Usulan Pemerintah Jawa Barat terkait bentuk pengelolan eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disambut pro dan kontra. Sejumlah sekolah eks-RSBI menilai usulan yang masih berupa kajian jika menjadi peraturan gubernur akan membantu pelaksanaan sekolah di lapangan dari pendanaan dan peningkatan mutu.

Ketua Forum Komunikasi RSBI SMA Jawa Barat Djumdiat mengatakan sekolah sebagai pelaksana dilapangan akan mendukung selama kebijakan baru tidak menguntungkan dari segi lembaga. Selain itu juga tetap mengutamakan peningkatan mutu dan tidak memberatkan masyarakat. Untuk peningkatan mutu pendidikan memang perlu sokongan dana.

“Boleh memungut tapi dengan rambu-rambu tidak memberatkan masyarakat. Kalau yang mampu harus memberikan dukungan dan yang tidak mampu perlu diselamatkan. Itu wajib hukumnya dengan subsidi silang,” kata Jumdiat Marzuki di Kota Bandung, Selasa (28/5/2013).

Ketua Forum RSBI Angkatan II SMP Jawa Barat Nandi Supriyadi mengatakan usulan untuk mengganti sekolah eks-RSBI menjadi BLUD masih dalam tahap kajian. Pihak sekolah pun tidak serta merta akan mengaplikasikannya. Akan tetapi jika usulan tersebut telah memiliki payung hukum dan menjadi keputusan gubernur maka sekolah tetap menjalankan. (A-208/A-26).***

BERIKUT REAKSI :

Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menolak keras adanya Pemprov Jawa Barat menjadikan sekolah eks RSBI menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti yang diberlakukan kepada rumah sakit. Read the rest of this entry

PGRI Desak Pemerintah Mensubsidi Gaji Guru Honorer via APBN Perubahan


Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Sulistyo meminta sebagian alokasi anggaran pendidikan dalam APBN-Perubahan dapat digunakan untuk mensubsidi penghasilan guru honorer. Karena dari catatan PGRI, banyak Guru Non PNS yang menerima gaji dibawah buruh pabrik.

Sulistyo mengatakan, ketidaklayakan penghasilan guru non PNS ini sudah seringkali disampaikan PGRI kepada pemerintah. Namun sampai saat ini kementerian pendidikan dan kebudayaan belum memberikan respon positif. Read the rest of this entry

Irjen Gandeng KPK Telusuri Mandeknya Dana Sertifikasi Guru


Tim khusus yang dibentuk Inspektorat Jenderal Kemendikbud, yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih melakukan kajian terhadap mandeknya penyaluran dana tunjangan sertifikasi guru. Tim ini sudah mulai bekerja beberapa waktu, menyikapi dana tunjangan sertifikasi 2012 sebesar Rp10 triliun yang mengendap di sejumlah kas pemda, yang sempat heboh.
Read the rest of this entry

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 205 pengikut lainnya.